Revolusi Bolivarian

Revolusi Bolivarian di Venezuela adalah sebuah perjuangan untuk membebaskan Venezuela dari kungkungan kapitalisme dan sistem Neo – Liberal. Revolusi adalah sebuah bentuk klimaks dari proses evolusi serangkaian peristiwa pergolakan yang terjadi. Proses panjang revolusi melalui tahapantahapan yang didalamnya terdapat keberanian, sikap tegas dan tindakan strategis dan taktis dalam menghancurkan tembok tirani kekuasaan yang kokoh. Melawan arogansi dan represifitas penguasa yang mengakibatkan banyaknya timbul korban jiwa dan harta demi sebuah perubahan. Dan sejarah adalah akumulasi dari kejadian-kejadian yang dibuat oleh manusia.

Pola historisitas tersebut juga dialami oleh Venezuela. Setelah mengalami fase perang saudara yang panjang, proses penggulingan pemerintahan melalui kudeta-kudeta hingga kepemimpinan yang berkiblat pada Neo-liberalisme. Menjalankan “resep-resep” busuk Neoliberalisme yang mengakibatkan hancurnya stabilisasi perekonomian di negara tersebut. Pengeksploitasian dan penghisapan yang dilakukan oleh Kapitalisme yang dimotori oleh Amerika Serikat yang sangat berlebihan menyebabkan rakyat semakin tertindas.

Hampir semua negara di belahan bumi selatan Amerika mengalami nasib serupa, sebagai bagian dari konsekwensi logis penerapan imperialisme yang dilakukan dengan cara-cara baru, melalui berbagai macam propaganda mengenai mitos pasar bebas. Setidaknya, ada tiga komponen utama Neoliberalisme. Pertama, menaikkan peran pasar (melebihi peran pemerintah) dalam pengelolaan ekonomi dan mediasi arus barang dan modal (melalui penghapusan bantuan dan patokan harga, perdagangan bebas, nilai tukar yang ditentukan pasar, dll). Kedua, meningkatkan peran dan lingkup serta hak milik sektor swasta (melalui swastanisasi, deregulasi, dll). Ketiga, menggembar-gemborkan ide “kebijakan ekonomi yang kuat” melalui anggaran berimbang, fleksibilitas pasar tenaga kerja, inflasi rendah, dll.

Dalam ranah politik, Neoliberalisme memiliki mitos akan memajukan demokrasi, pemerintahan yang baik, kebijakan ekonomi yang kuat di negaranegara berkembang dengan berbagai cara. Pertama, kebebasan ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi pasar akan meruntuhkan otokrasi dan kleptokrasi. Kedua, investor internasional umumnya menghindari negara korup atau pemerintahan otokrasi. Ketiga, Neoliberalisme menggabungkan pemerintah dan swasta dalam komunitas global, sehingga mendorong penggabungan normanorma manajemen kebijakan dengan praktik bisnis.

Ternyata mitos ini juga terbantahkan, bahkan Neoliberalisme meruntuhkan beberapa aspek penting, seperti akuntabilitas, pluralisme, dan otonomi negara. Pertama, sistem pasar cocok dengan berbagai macam struktur politik, mulai dari pemerintahan represif hingga demokratis. Kedua, Neoliberalisme global mengancam demokrasi dengan menganugrahi para investor dan perusahaan dunia ‘hak veto’ atas pilihan kebijakan domestik yang mereka tentang. Aspek fundamental pemerintahan demokratis adalah hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap mereka yang dipengaruhi oleh kebijakan.

Namun, dibawah payung neoliberal, pemilik faktor produksi berskala internasional (khususnya investor besar dan kaum borjuis) memiliki ‘hak veto’ yang kian besar atas wilayah politik dan legislative. Ketiga, Neoliberalisme memperburuk kesenjangan dalam negeri dan antar bangsa. Neoliberalisme telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan menciptakan ketidaksetaraan internasional. hal ini disebabkan arus modal swasta cenderung terkonsentrasi di negara-negara yang telah memiliki siklus pertumbuhan, investasi, dan produktivitas yang baik, dalam hal ini negara-negara maju.

Bahkan, pengalaman sejarah membuktikan bahwa “pasar bebas” yang terbentuk di Amerika Latin secara sangat baik sebagai reaksi terhadap keberhasilan reformasi sosial dan dibangun diatas landasan intervensi politik dengan kekerasan.18 Washington bersama-sama dengan militer Amerika Latin menggulingkan pemerintah-pemerintah yang dipilih secara demokratis, Chile, Argentina, Brasil dan Uruguay. Diktator-diktator baru yang didukung lembagalembaga keuangan internasional, kemudian membongkar rintangan-rintangan sosial dan proteksionis, mendenasionalisasikan sektor-sektor industri dan perbankan, serta memprivatisasi sektor-sektor publik.

Upaya penggulingan dan kudeta terhadap pemerintahan demokratis Chavez juga pernah dilakukan pada bulan April 2002. Militer yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Efrain Vasquez dan Kepala Kamar Dagang Industri Venezuela Pedrio Carmona Estranga menuntut Chavez mundur, menangkap dan membawanya ke markas Angakatan Darat di Fort Tiuna lalu dipindahkan ke suatu pulau di lepas pantai Venezuela. Membubarkan parlemen,mahkamah agung , komisi pemilihan umum, serta semua pemerintah negara dan provinsi. Keterlibatan Washington sangat jelas terlihat ketika ada klaim bahwa dua orang perwira angkatan laut AS terlihta bersama-sama para pemimpin kudeta di Fort Tiuna pada malam tanggal 11-12 April. Disertai dengan keterlibatan Media Asing seperti Associated Press, kantor berita yang memasok 90% berita tentang Venezuela, ternyata berpihak tanpa syarat pada kelas borjuasi yang sedang berjuang untuk menggulingkan Chavez.21 Pada Agustus 2006, Washington juga mengucurkan dana puluhan juta dolar AS kepada pihak oposisi dengan tujuan mewujudkan “program pro-demokrasi’.22 Dana ini disalurkan melalui Lembaga United States Agency for International Development (USAID). Sekitar 26 juta dolar AS mengalir ke berbagai kelompok dalam negeri yang memusuhi Chavez.

Sehingga sangat meyakinkan bahwa semua dana yang disalurkan Washington tidak lebih dari upaya penggantian pemerintahan Chavez, dan tak ada keraguan, pemerintah AS menjadikan misi kemanusiaan yang terhormat sekedar topeng belaka bagi niat jahatnya.

 Hal inilah yang menjadi bukti bahwa mitos yang selama ini digulirkan oleh Rezim Neo-Liberal dalam menumbuhkembangkan iklim demokrasi pada negaranegara berkembang hanyalah kedok dan kebohongan yang sangat jelas terlihat. Sebagaimana sengitnya intervensi dan usaha-usaha penggulingan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Chavez sebagai seorang pemimpin yang demokratis dan dipilih secara demokratis pula.

Gerakan revolusioner Venezuela dipicu oleh kebijakan rezim Neo-liberal Presiden Carlos Andres Perez pada tahun 1989 yang menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF). Kerjasama itu dilakukan dengan dalih memajukan perekonomian Venezuela yang tidak stabil akibat korupsi dan birokratisasi. Sejak itu reformasi ekonomi neoliberal mulai dijalankan. Semua sektor-sektor perekonomian yang tadinya dikendalikan oleh negara mulai diserahkan kepada swasta. Instabilitas dalam negeri semakin melonjak di segala bidang. Harga-harga naik tak terkendali, sistem kerja kontrak mulai diterapkan, perusahaan-perusahaan asing dibebaskan untuk membawa 100% keuntungan mereka ke negara asalnya, pengangguran mencapai 14%, inflasi mencapai 80,7%, dan lebih dari 80% massa rakyat Venezuela hidup dalam kemiskinan.

Rakyat yang semakin sadar dengan kondisi ketertindasan mereka, meluapkan amarah, menjadi sebuah energi besar yang meledak dalam bentuk kerusuhan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Venezuela. Presiden Carlos Andres Perez menyikapi kerusuhan tersebut dengan memerintahkan polisi dan tentara untuk menembaki rakyat dengan peluru tajam. Hingga korban yang berjatuhan diprediksi mencapai 3.000 jiwa. Pemantik kerusuhan tersebut adalah kebijakan pemerintah Carlos Andres Perez yang menaikkan tarif bus 30% dan harga BBM sebesar 100%. Peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan Caracazo (El Caracazo). Ini adalah bab gelap dalam sejarah Venezuela dan menjadi cikal bakal dari Revolusi Bolivarian.

Peristiwa Caracazo ternyata membawa dampak terhadap kesatuan di dalam angkatan bersenjata. Para tentara yang diperintahkan untuk menembaki rakyat jelata mulai mempertanyakan pemerintahan mereka, dan para tentara pun terbelah dua. Sekelompok perwira junior yang berpangkat Kapten kemudian membentuk Pergerakan Revolusioner Bolivarian 200, atau MBR-200. Kelompok ini terdiri dari Felipe Acosta Carlos, Jesus Urdaneta Hernandez, Rafael Baduel dan Hugo Chavez Frias. Mereka berkomitmen membentuk gerakan revolusioner untuk membebaskan Venezuela dari belenggu penindasan.

Gerakan MBR-200 dimulai dalam bentuk kelompok diskusi, serta pengorganisiran tentara-tentara generasi yang baru lahir yang kebanyakan berasal dari kaum tani dan kelas pekerja miskin. Sejak transformasi tahun 1971, mereka tidak lagi mengenyam pendidikan di Fort Benning AS, melainkan di Akademi Militer Nasional Caracas. Karena itu ada ikatan organik antara tentara dan kaum tani miskin, berbeda jika mereka berkiblat pada militer Amerika Serikat seperti militer Indonesia. Hingga terlahirlah kekuatan militer organik yang berinisitaif untuk melakukan kudeta dan perebutan kekuatan dari rezim Neo-liberal.

Kudetapun dilakukan oleh Chavez dan kawan-kawan pada tanggal 4 Februari 1992. Namun, pemberontakan tersebut masih bisa digagalkan dan Chavez pun menyerah dengan syarat mendapat kesempatan berpidato di depan televisi nasional. Dengan baret merah, Chavez menyatakan tanggungjawabnya atas kudeta tersebut, sebelum dipenjara selama dua tahun.26 Saat Chavez dipenjara gerakan rakyat menolak neoliberalisme semakin menguat. Meski, berada dalam penjara, Chavez tetap membangun kontak dengan kalangan pergerakan.

Menjelang pemilu tahun 1993 di Venezuela, para politisi menggunakan isuisu populis untuk meraih dukungan rakyat. Bahkan kudeta militer yang terjadi di tahun 1992 menjadi isu yang diangkat ke permukaan untuk mendongkrak perolehan suara. Pemilu 1993 mengantarkan Rafael Caldera meraih kursi kepresidenan. Ia mendapat dukungan dari partai-partai kiri, sosial demokrat dan kelompok sayap kanan-tengah. Dan tahun 1994, Caldera membebaskan mereka yang terlibat dalam percobaan kudeta tahun 1992, termasuk Hugo Chavez. Caldera diwarisi pemerintahan yang bobrok dari masa kepemimpinan sebelumnya. Kondisi perekonomian Venezuela semakin tidak stabil akibat krisis di tahun 1994 yang membuat gejolak pada rakyat. Krisis kapitalisme di Venezuela semakin dalam dan memaksa Bank Sentral Venezuela menyelamatkan sedikitnya 14 bank yang bangkrut. Di sisi lain, pemasukan keuangan pemerintah semakin menurun drastis karena harga minyak yang terjun bebas. Walau pemilu telah menghasilkan kepemimpinan baru, namun rezim belum berubah. Caldera, beserta kelompok-kelompok kiri yang mendukung pemerintahannya, tidak memiliki alternatif untuk membebaskan massa rakyat dari krisis. Untuk menutupi defisit yang dialami, maka pemerintahan Venezuela, di bawah kepemimpinan Rafael Caldera melanjutkan kebijakan-kebijakan seperti yang diarahkan oleh IMF.

Perusahaan-perusahaan milik negara diprivatisasi dalam jumlah yang lebih besar, salah satunya yaitu perusahaan besi dan baja SIDOR (Orinoco Steel).  Sejak dibebaskan dari tahanan, Chavez bersama MBR-200 mulai bergerak ke pelosok-pelosok negeri untuk menghimpun kekuatan rakyat dengan membentuk komite-komite Bolivarian dan menyerukan pembentukan Majelis Konstituante. Bersama gerakannya, Chavez melakukan program-program yang tersusun secara sistematis untuk mengetahui harapan dan keinginan rakyat, serta melakukan kerja-kerja nyata untuk mengubah kondisi massa rakyat. Pada pemilu tahun 1998, Chavez berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan suara sebesar 59 %. Sedangkan dua partai kanan lainnya hanya kebagian 9% suara setelah selama 40 tahun meraih sekitar 90% suara saat menghadapi Partai Republik Kelima Chavez.

Revolusi yang pertama sekali dilakukan oleh Chavez adalah perubahan konstitusi yang berpihak kepada rakyat. Dengan melibatkan patisipasi seluruh rakyat melalui mekanisme pemilu dalam menentukan persetujuan rakyat terhadap konstitusi hasil perubahan tersebut. Chavez sangat memahami bahwa setiap revolusi membutuhkan konstitusi sebagai upaya mengatur dasar-dasar pengelolaan negara dan bagaimana ia harus dijaga dengan kekuatan aktif dari bawah. Konstitusi baru, merupakan jembatan dari tatanan kekuasaan lama menuju revolusi Bolivarian.